Artikel Tata Negara Umum

Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Jika Terjadi Lockdown Atau Karantina Wilayah ?

Persebaran virus corona covid – 19 yang mewabah di Indonesia dengan persebaran yang semakin cepat dan meluas menyebabkan suatu Negara/ daerah untuk melakukan lockdown atau dalam artian suatu Negara/ daerah melarang atau menutup akses untuk masuk atau keluar dari suatu Negara/ daerah, disamping itu fasilitas umum ditutup, seperti sekolah, kantor- kantor, bahkan pabrik- pabrik juga harus ditutup tidak ada aktifitas. Lalu jika Negara/ Daerah kita diberlakukan demikian apakah sudah siap
Perdata Tata Negara Umum

Kembali Berlakunya Perpres No. 82 Tahun 2018

Masyarakat sedikit bernafas lega dengan adanya Putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya Judicial Review Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, dimana Mahkamah Agung membatalkan kenaikkan tarif BPJS kesehatan. Perlu diketahui, Perpres No. 75 Tahun 2019 menetapkan tarif BPJS Kesehatan dengan kenaikkan 100 % bagi Kelas I, dengan Perbandingan besaran tarif yaitu untuk kelas III semula Rp 25.500,- menjadi Rp 42.000,- per orang, untuk kelas II semula Rp 51.000,- menjadi
Perdata Tata Negara

Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha

Bahan Berbahaya dan Racun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Pengertian Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 Dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Tata Negara

Nasib Tenaga Honorer dalam PP No. 49 Tahun 2018

Pengertian Tenaga Honorer berdasarkan PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 dalam Pasal 1 angka 1 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemeritah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tata Negara

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Berlawanan dengan Pelayanan yang Didapat

Diundangkannya Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pertanda bahwa peserta jaminan kesehatan mandiri pada bulan Januari 2020 harus membayar iuran jaminan kesehatan dengan tarif baru yang sudah mengalami kenaikan. Kisaran tarif baru bagi penerima layanan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), penerima layanan kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan penerima layanan
Tata Negara

Pengaturan Landas Kontinen dan Permasalahan Sumber Daya Alam Laut di Landas Kontinen Indonesia

Laut merupakan salah satu wilayah yang memiliki begitu banyak potensi yang tersimpan di dalamnya, terutama potensi Sumber Daya Alam baik Sumber Daya Alam Hayati ataupun Sumber Daya Alam Non Hayati. Indonesia sebagai negara maritim memiliki Sumber Daya Alam yang tersimpan di dalam laut yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga, tidak jarang terjadi permasalahan- permasalahan dengan negara- negara tetangga yang timbul dari eksplorasi atau eksploitasi Sumber Daya Alam laut. Penentuan Garis Batas
Artikel Tata Negara

Desa Fiktif Tanggung Jawab Pusat atau Daerah ?

Maraknya kabar berita yang menyebutkan adanya anggaran desa fiktif memicu pertanyaan bagi masyarakat, bagaimana bisa terjadi pembentukan desa fiktif? Sedangkan dalam Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 8 disebutkan Pembentukan Desa Baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan Desa baru tidak hanya serta merta cukup dengan