Ekonomi Perdata Umum

Kelonggaran Pembayaran Kredit/ Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Wabah COVID – 19 Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical setelah pernyataan Presiden yang akan memberikan kelonggaran atas kredit termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID- 19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi,
Artikel Tata Negara Umum

Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Jika Terjadi Lockdown Atau Karantina Wilayah ?

Persebaran virus corona covid – 19 yang mewabah di Indonesia dengan persebaran yang semakin cepat dan meluas menyebabkan suatu Negara/ daerah untuk melakukan lockdown atau dalam artian suatu Negara/ daerah melarang atau menutup akses untuk masuk atau keluar dari suatu Negara/ daerah, disamping itu fasilitas umum ditutup, seperti sekolah, kantor- kantor, bahkan pabrik- pabrik juga harus ditutup tidak ada aktifitas. Lalu jika Negara/ Daerah kita diberlakukan demikian apakah sudah siap
Umum

Kebijakan Kartu Prakerja, Bukan Menggaji Pengangguran

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program kartu prakerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020, pengadaan program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.Sasaran penerima Kartu Prakerja akan diberikan kepada 3 (Tiga) golongan yaitu Golongan Pencari Kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban Pemutusan Hubungan Kerja
Perdata Tata Negara Umum

Kembali Berlakunya Perpres No. 82 Tahun 2018

Masyarakat sedikit bernafas lega dengan adanya Putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya Judicial Review Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, dimana Mahkamah Agung membatalkan kenaikkan tarif BPJS kesehatan. Perlu diketahui, Perpres No. 75 Tahun 2019 menetapkan tarif BPJS Kesehatan dengan kenaikkan 100 % bagi Kelas I, dengan Perbandingan besaran tarif yaitu untuk kelas III semula Rp 25.500,- menjadi Rp 42.000,- per orang, untuk kelas II semula Rp 51.000,- menjadi
Artikel Umum

JANGAN LUPA SENSUS PENDUDUK 2020

Tujuan diadakannya sensus penduduk 2020 yaitu dapat terciptanya satu data kependudukan Indonesia, maksudnya kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dibagi dalam 3 tahapan : • Tahapan 1: dengan sensus penduduk online dimulai
Artikel Umum

SP4N LAPOR ! Pengaduan Daring Demi Terciptanya Good Governance

Dilatarbelakangi dengan layanan pengaduan yang belum terkelola secara efektif dan terintegrasi disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia, dan untuk mencapai visi terciptanya suatu GOOD GOVERNANCE, maka Pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. 3 Tahun 2015. SP4N LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian,
Umum

E- Litigation Sebagai Bentuk Pengembangan Aplikasi Pengadilan Elektronik (E- Court)

Aplikasi pengadilan elektronik atau yang biasa dikenal dengan e- court, kini telah diperbaharui dengan penambahan menu persidangan secara elektronik (e-litigation) selain menu e-filling (pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-summons (pemanggilan pihak secara online). Persidangan secara elektronik (e- litigation) mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, sehingga Perma No. 3 Tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi. E- litigation
Artikel Umum

Kewajiban Mendaftarkan Perkara Melalui e-court

Berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman demi mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung mencoba memberlakukan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pengertian Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik,
Artikel Umum

Aplikasi Eraterang Untuk Membuat Surat Keterangan

Perkembangan teknologi pada Mahkamah Agung tidak hanya dalam penggunaan E- Court bagi perkara, namun dalam setiap aktifitas yang berhubungan pada badan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung, seperti halnya dalam membuat Surat Keterangan yang harus mengapply secara online pada Pengadilan yang dituju pada aplikasi Elektronik Surat keterangan (eraterang), sebelum mengambil Surat Keterangan yang telah terbit pada Pengadilan. Alur dalam membuat surat keterangan pada aplikasi eraterang, yaitu : Akses aplikasi e-raterang