Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.Penyelenggara Fintech Lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan
Hari ini Pengangkatan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, yakni Kapolri Jendral Pol. Idham Azis digantikan oleh calon tunggal Kapolri yakni Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya Presiden menunjuk Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Calon Kapolri, setelah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah dilakukan Rapat paripurna DPR RI sehingga secara sah Komjen Listyo dilantik menggantikan Jendral Pol. Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun.
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) merupakan pandemi yang dirasakan seluruh dunia, sehingga hal ini disebutkan sebagai bencana nasional. Dalam rangka penanggulangan wabah ini agar tidak semakin banyak korban diperlukan langkah- langkah yang luar biasa, salah satunya dengan program vaksinasi COVID – 19. Demi terlaksananya program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID – 19, telah dikeluarkan peraturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
Pemerintah mulai menerapkan penggunaan bea materai tunggal Rp 10.000 per Januari 2021, hal ini sesuai dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Lalu bagaimana dengan materai lama Rp 6.000,- dan Rp 3.000,- apakah masih berlaku atau tidak? Perubahan pemberlakuan bea materai berdasarkan Undang- undang No. 10 Tahun 2020 bertujuan untuk : a. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera; b.
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, SLIK dahulu merupakan BI Checking yang lebih dikenal sebagai sistem untuk mengetahui Debitur mempunyai tunggakan utang atau tidak, yangmana untuk saat ini SLIK dikelola oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan dikelola oleh Bank Indonesia. Salah satu fasilitas SLIK yang sering digunakan untuk dapat memperoleh dan mengecek catatan kualitas kredit adalah layanan
Sebagaimana di dalam Konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", serta Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, hal ini merupakan bukti jika keadilan dalam hukum tidak hanya
Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan, seiring dengan kepentingan manusia, konflik atau sengketa atas tanah kadang tak terhindari, sehingga bisa berujung pada perbuatan hukum atau terjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi bisa jadi tidak hanya mengenai objeknya, melainkan juga alas hak yaitu berupa Sertifikat. Untuk menghindari pengalihan kepemilikan secara sepihak, bahkan sebagai bentuk upaya untuk melindungi terhadap suatu tanah yang menjadi obyek tuntutan, maka diperlukan pencatatan blokir tanah pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical setelah pernyataan Presiden yang akan memberikan kelonggaran atas kredit termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID- 19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi,
Persebaran virus corona covid – 19 yang mewabah di Indonesia dengan persebaran yang semakin cepat dan meluas menyebabkan suatu Negara/ daerah untuk melakukan lockdown atau dalam artian suatu Negara/ daerah melarang atau menutup akses untuk masuk atau keluar dari suatu Negara/ daerah, disamping itu fasilitas umum ditutup, seperti sekolah, kantor- kantor, bahkan pabrik- pabrik juga harus ditutup tidak ada aktifitas. Lalu jika Negara/ Daerah kita diberlakukan demikian apakah sudah siap
Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program kartu prakerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020, pengadaan program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.Sasaran penerima Kartu Prakerja akan diberikan kepada 3 (Tiga) golongan yaitu Golongan Pencari Kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban Pemutusan Hubungan Kerja
