Sebagaimana di dalam Konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", serta Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, hal ini merupakan bukti jika keadilan dalam hukum tidak hanya
Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan, seiring dengan kepentingan manusia, konflik atau sengketa atas tanah kadang tak terhindari, sehingga bisa berujung pada perbuatan hukum atau terjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi bisa jadi tidak hanya mengenai objeknya, melainkan juga alas hak yaitu berupa Sertifikat. Untuk menghindari pengalihan kepemilikan secara sepihak, bahkan sebagai bentuk upaya untuk melindungi terhadap suatu tanah yang menjadi obyek tuntutan, maka diperlukan pencatatan blokir tanah pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical setelah pernyataan Presiden yang akan memberikan kelonggaran atas kredit termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID- 19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi,
Persebaran virus corona covid – 19 yang mewabah di Indonesia dengan persebaran yang semakin cepat dan meluas menyebabkan suatu Negara/ daerah untuk melakukan lockdown atau dalam artian suatu Negara/ daerah melarang atau menutup akses untuk masuk atau keluar dari suatu Negara/ daerah, disamping itu fasilitas umum ditutup, seperti sekolah, kantor- kantor, bahkan pabrik- pabrik juga harus ditutup tidak ada aktifitas. Lalu jika Negara/ Daerah kita diberlakukan demikian apakah sudah siap
Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program kartu prakerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020, pengadaan program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.Sasaran penerima Kartu Prakerja akan diberikan kepada 3 (Tiga) golongan yaitu Golongan Pencari Kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban Pemutusan Hubungan Kerja
Masyarakat sedikit bernafas lega dengan adanya Putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya Judicial Review Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, dimana Mahkamah Agung membatalkan kenaikkan tarif BPJS kesehatan. Perlu diketahui, Perpres No. 75 Tahun 2019 menetapkan tarif BPJS Kesehatan dengan kenaikkan 100 % bagi Kelas I, dengan Perbandingan besaran tarif yaitu untuk kelas III semula Rp 25.500,- menjadi Rp 42.000,- per orang, untuk kelas II semula Rp 51.000,- menjadi
Tujuan diadakannya sensus penduduk 2020 yaitu dapat terciptanya satu data kependudukan Indonesia, maksudnya kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dibagi dalam 3 tahapan : • Tahapan 1: dengan sensus penduduk online dimulai
Dilatarbelakangi dengan layanan pengaduan yang belum terkelola secara efektif dan terintegrasi disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia, dan untuk mencapai visi terciptanya suatu GOOD GOVERNANCE, maka Pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. 3 Tahun 2015. SP4N LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian,
Aplikasi pengadilan elektronik atau yang biasa dikenal dengan e- court, kini telah diperbaharui dengan penambahan menu persidangan secara elektronik (e-litigation) selain menu e-filling (pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-summons (pemanggilan pihak secara online). Persidangan secara elektronik (e- litigation) mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, sehingga Perma No. 3 Tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi. E- litigation
Berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman demi mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung mencoba memberlakukan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pengertian Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik,
