Ekonomi Perdata Umum

Kelonggaran Pembayaran Kredit/ Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Wabah COVID – 19 Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical setelah pernyataan Presiden yang akan memberikan kelonggaran atas kredit termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID- 19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi,
Perdata Tata Negara Umum

Kembali Berlakunya Perpres No. 82 Tahun 2018

Masyarakat sedikit bernafas lega dengan adanya Putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya Judicial Review Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, dimana Mahkamah Agung membatalkan kenaikkan tarif BPJS kesehatan. Perlu diketahui, Perpres No. 75 Tahun 2019 menetapkan tarif BPJS Kesehatan dengan kenaikkan 100 % bagi Kelas I, dengan Perbandingan besaran tarif yaitu untuk kelas III semula Rp 25.500,- menjadi Rp 42.000,- per orang, untuk kelas II semula Rp 51.000,- menjadi
Perdata Tata Negara

Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha

Bahan Berbahaya dan Racun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Pengertian Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 Dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Perdata Pidana

Perlindungan Konsumen Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan dapat menutupi segala resiko terhadap macetnya pinjaman yang dilakukan oleh debitur baik ada unsur kesengajaan atau tidak. Jaminan dapat dikatakan sebagai pengaman bagi kreditur dalam proses pinjam meminjam, yang mana memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya, sehingga jaminan juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Undang- undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
Perdata

PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI KE PENGADILAN NEGERI, PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh kreditur dengan mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia kepada debitur. Hal ini dikarenakan, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda
Artikel Perdata

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Melakukan Pemangkasan Pohon Sebagai Bentuk Upaya Meminimalisir Dampak Kerugian Akibat Bencana Angin Puting Beliung

Dalam Undang- undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam Pasal 29 dijelaskan ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain
Perdata

Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia belum begitu familiar, hal ini didasarkan atas budaya dan kebiasaan dari masyarakat yang tidak begitu mengutamakan perjanjian perkawinan. Dalam hukum Indonesia perjanjian perkawinan diatur dalam Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab VII Pasal 45 – Pasal 52, yang berbunyi :Pasal 45Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : Taklik talak, danPerjanjian
Perdata

STATUS DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Definisi anak angkat Berdasarkan Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
Artikel Perdata

PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM HUKUM INDONESIA

Azas perkawinan pada hakikatnya adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali jika Para Pihak (suami – isteri) menginginkan seorang suami mau beristeri lebih dari satu, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX pada Pasal 55 – Pasal 59 diatur mengenai poligami (beristeri lebih dari satu), dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pasal
Perdata

Pengakuan Hak Bagi Penghayat Kepercayaan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Pluralitas yang ada di Indonesia dengan beragam adat dan kebiasan masyarakat merupakan suatu bentuk toleransi yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi adat dan kepercayaan yang berbeda- beda pada suku- suku bangsa yang lahir sebelum masuknya agama- agama pada saat penjajahan harusnya tetap diakui. Hak memeluk agama dan kepercayaan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 28 E Ayat (2) dan Pasal