Artikel Perdata Umum

Pembentukan Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Mafia Tanah

Praktek mafia tanah sudah berlangsung bertahun- tahun yang lalu, mafia tanah tidak hanya individu saja, melainkan ada pula yang berbentuk kelompok ataupun badan hukum, salah satu kasus mafia tanah yang sering terjadi adalah banyaknya orang yang mengaku tidak ada jual beli yang dilakukan namun tanah yang dimilikinya hilang dan sudah berpindah tangan. Baru- baru ini yang terjadi di Kediri adalah sekelompok orang yang mengaku akan melakukan pembebasan tanah warga yang
Artikel Perdata

Pelaksanaan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, danuntuk perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku Peraturan perundang- undangan khusus terkait ijin perkawinan yang dilakukan oleh
Artikel Perdata Umum

Pertelaan dalam Proses Sertifikasi Rumah Susun

Pertelaan adalah penjelasan atau rincian mengenai batas- batas yang jelas dari setiap unit satuan rumah susun, yang merupakan bagian tertentu dari gedung, termasuk  bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional yang dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan rumah susun. Dalam hal pertelaan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pengesahan atas pertelaan tersebut, namun dalam hal ini Pemerintah Daerah juga berhak untuk menentukan instansi mana saja
Artikel Perdata

Domisili Hukum dalam Hukum Perdata

Pengertian domisili hukum disini adalah Pengadilan Negeri manakah yang dipilih dan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian, jika kemudian hari terjadi sengketa.  Hal ini diatur dalam Pasal 24 KUHPerdata yang berbunyi ,” Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu , kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang
Artikel Perdata Umum

Pasangan Nikah Siri Bisa Membuat Kartu Keluarga

Kemendagri mengeluarkan kebijakan, dimana pasangan nikah siri bisa membuat Kartu Keluarga, sebagai bentuk konsistensi Kemendagri bahwa setiap penduduk wajib terdata dalam Kartu Keluarga. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut tidak serta merta Kemendagri melegitimasi dilaksanakannya nikah siri. Kemendagri juga menyatakan terdapat persyaratan tambahan bagi pasangan nikah siri yang akan membuat Kartu Keluarga (KK), yakni dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), adalah pasangan suami – istri, dengan diketahui
Artikel Perdata

LAMANYA PROSES SERTIFIKASI APARTEMEN

Apartemen adalah konsep hunian yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Namun dalam Hukum Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai apartemen, peraturan mengenai apartemen masih masuk dalam UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dan tidak secara spesifik dalam Undang- undang tersebut disebutkan dan dijelaskan mengenai apartemen, sehingga penyebutan apartemen dalam Undang- undang ini menggunakan istilah rumah susun. Banyaknya hunian dengan konsep apartemen juga tidak dapat dipungkiri jika mulai
Artikel Perdata Pidana Tata Negara

Pencabutan Lampiran III Tentang Investasi Pada Bidang Usaha Miras Dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal

Presiden telah mengundangkan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, sebagai lanjutan dari Undang- undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelumnya pengesahan Perpres tersebut mengundang polemik dengan melegalkan investasi dalam bidang usaha industri miras, baik industri miras yang mengandung alkohol, indutri minuman yang mengandung alkohol : anggur, industri minuman mengandung malt, dimana investasi tersebut dapat dilakukan di 4 (empat) provinsi yakini Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Artikel Perdata Tata Negara

Tidak Semua Sertipikat Tanah Akan Diganti Menjadi Sertipikat Elektronik

Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat- el untuk tanah yang sudah terdaftar dilakukan untuk bidang tanah yang sudah terfdaftar dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf. Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat – el dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat – el dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat telah sesuai dengan data fisik
Artikel Perdata

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dalam Permen ATR/ BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik, yang meliputi : pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi : pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data.Hasil penyelenggaraan Sistem elektronik berbentuk dokumen elektronik, hasil cetakkan dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam kepentingan
Artikel Perdata Pidana

Layak Atau Tidaknya Orang Tua Angkat Dalam Menjamin Kesejahteraan dan Masa Depan Anak Angkat ?

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan atas pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.Orang tua angkat adalah orang