Sebagaimana di dalam Konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", serta Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan, seiring dengan kepentingan manusia, konflik atau sengketa atas tanah kadang tak terhindari, sehingga bisa berujung pada perbuatan hukum atau terjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi bisa jadi tidak hanya mengenai objeknya, melainkan juga alas hak yaitu berupa Sertifikat. Untuk menghindari pengalihan kepemilikan secara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical setelah pernyataan Presiden yang akan memberikan kelonggaran atas kredit termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur

Persebaran virus corona covid – 19 yang mewabah di Indonesia dengan persebaran yang semakin cepat dan meluas menyebabkan suatu Negara/ daerah untuk melakukan lockdown atau dalam artian suatu Negara/ daerah melarang atau menutup akses untuk masuk atau keluar dari suatu Negara/ daerah, disamping itu fasilitas umum ditutup, seperti sekolah, kantor-