Perdata

Perdata

STATUS DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Definisi anak angkat Berdasarkan Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang tua, wali yang sah,

Galery

Perdata

STATUS DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Definisi anak angkat Berdasarkan Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 “Anak angkat adalah anak yang haknya
Artikel Perdata

PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM HUKUM INDONESIA

Azas perkawinan pada hakikatnya adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali jika Para Pihak (suami – isteri) menginginkan seorang suami mau beristeri lebih dari satu, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX pada Pasal
Perdata

Pengakuan Hak Bagi Penghayat Kepercayaan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Pluralitas yang ada di Indonesia dengan beragam adat dan kebiasan masyarakat merupakan suatu bentuk toleransi yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi adat dan kepercayaan yang berbeda- beda pada suku- suku bangsa yang lahir sebelum masuknya agama- agama pada saat penjajahan harusnya tetap diakui. Hak memeluk agama dan kepercayaan
Perdata Uncategorized

Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Perempuan

PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA PEREMPUAN Pengesahan Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 (Enam Belas) tahun menjadi 19 (Sembilan Belas) tahun, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkawinan
Umum

E- Litigation Sebagai Bentuk Pengembangan Aplikasi Pengadilan Elektronik (E- Court)

Aplikasi pengadilan elektronik atau yang biasa dikenal dengan e- court, kini telah diperbaharui dengan penambahan menu persidangan secara elektronik (e-litigation) selain menu e-filling (pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-summons (pemanggilan pihak secara online). Persidangan secara elektronik (e- litigation) mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang

Advertisment