Tujuan diadakannya sensus penduduk 2020 yaitu dapat terciptanya satu data kependudukan Indonesia, maksudnya kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pelaksanaan Sensus […]
Bahan Berbahaya dan Racun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Pengertian Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang […]
Pengertian Tenaga Honorer berdasarkan PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 dalam Pasal 1 angka 1 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemeritah atau […]
Narkotika bukan merupakan istilah asing lagi di era sekarang ini, dan yang selalu menjadi sorotan dari berita narkotika adalah pengguna dan pengedar dari narkotika itu sendiri mulai dari kalangan artis sampai dengan kalangan pelajar. Yang menghebohkan adalah penangkapan artis sensasional yang berinisial LL, ia ditangkap dan setelah di tes hasil tes urine dinyatakan positif mengkonsumsi […]
Dilatarbelakangi dengan layanan pengaduan yang belum terkelola secara efektif dan terintegrasi disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia, dan untuk mencapai visi terciptanya suatu GOOD GOVERNANCE, maka Pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan […]
Jaminan dapat menutupi segala resiko terhadap macetnya pinjaman yang dilakukan oleh debitur baik ada unsur kesengajaan atau tidak. Jaminan dapat dikatakan sebagai pengaman bagi kreditur dalam proses pinjam meminjam, yang mana memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya, sehingga jaminan juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Undang- undang No. 42 […]
Diundangkannya Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pertanda bahwa peserta jaminan kesehatan mandiri pada bulan Januari 2020 harus membayar iuran jaminan kesehatan dengan tarif baru yang sudah mengalami kenaikan. Kisaran tarif baru bagi penerima layanan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu […]
Laut merupakan salah satu wilayah yang memiliki begitu banyak potensi yang tersimpan di dalamnya, terutama potensi Sumber Daya Alam baik Sumber Daya Alam Hayati ataupun Sumber Daya Alam Non Hayati. Indonesia sebagai negara maritim memiliki Sumber Daya Alam yang tersimpan di dalam laut yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga, tidak jarang terjadi permasalahan- permasalahan dengan negara- […]
Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh kreditur dengan mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia kepada debitur. Hal ini dikarenakan, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. […]