Sebagaimana di dalam Konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", serta Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, hal ini merupakan bukti jika keadilan dalam hukum tidak hanya
Beberapa hari ini dihebohkan pemberitaan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa sekaligus bacabup Kediri, atas dugaan penggunaan gelar akademik palsu, dengan mencantumkan singkatan S.E. (Sarjana Ekonomi), sedangkan diketahui jika yang bersangkutan statusnya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebelumnya Pelawak Qomar juga pernah tersandung kasus serupa ketika pencalonan dia sebagai Calon Rektor. Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih- lebih jika
Narkotika bukan merupakan istilah asing lagi di era sekarang ini, dan yang selalu menjadi sorotan dari berita narkotika adalah pengguna dan pengedar dari narkotika itu sendiri mulai dari kalangan artis sampai dengan kalangan pelajar. Yang menghebohkan adalah penangkapan artis sensasional yang berinisial LL, ia ditangkap dan setelah di tes hasil tes urine dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Faktor – faktor yang menyebabkan orang sebagai pengedar maupun pengguna narkotika yaitu: 1.Faktor Lingkungan
Jaminan dapat menutupi segala resiko terhadap macetnya pinjaman yang dilakukan oleh debitur baik ada unsur kesengajaan atau tidak. Jaminan dapat dikatakan sebagai pengaman bagi kreditur dalam proses pinjam meminjam, yang mana memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya, sehingga jaminan juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Undang- undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
Haters atau orang yang mempunyai rasa tidak suka/ pembenci baik terhadap sesuatu barang atau seseorang. Sekarang ini haters sering dihubungkan dengan orang yang membenci seorang publik figur, tidak hanya artis tapi juga pimpinan pada suatu instansi bahkan kepala negara (Presiden). Pada prinsipnya, tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- undang No. 11 Tahun 2008 jo . Undang- undang No. 19 Tahun 2016 tentang
Istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Pengertian tindakan kekerasan berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/ cedera, cacat dan atau kematian. (Gambar : rutheodora.blogspot.com) Sedangkan pengertian kekerasan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. (Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). (Gambar : www.davisvanguard.org) Berdasarkan Pasal 6 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 konsep diversi dalam Peradilan Pidana Anak yang dibentuk dengan tujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak;Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; danMenanamkan rasa
Gambar : kompas.id Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, “Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ ahli warisnya.” Sedangkan Pengertian Restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka
Gambar : magdalene.co.id Persamaan kedudukan bagi perempuan dan laki- laki pada masa modernisasi ini tidak menutup kemungkinan untuk perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Disamping kepentingan perempuan yang harus dilindungi, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, karena tak jarang perempuan
Anak adalah salah satu anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada orang tua, dan orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan baik moral maupun religi kepada anak. Orang tua berkewajiban pula melakukan pengawasan kepada anak – anaknya terutama dalam lingkungan luar yang begitu banyak memberikan dampak terhadap anak – anak. Bimbingan dan pembenaran terhadap perilaku menyimpang dari anak – anak juga merupakan tanggung jawab dari orang tua, sehingga tidak akan
