Pidana

Bisakah Hatters Dikenakan Pasal Ujaran Kebencian ?

Haters atau orang yang mempunyai rasa tidak suka/ pembenci baik terhadap sesuatu barang atau seseorang. Sekarang ini haters sering dihubungkan dengan orang yang membenci seorang publik figur, tidak hanya artis tapi juga pimpinan pada suatu instansi bahkan kepala negara (Presiden). Pada prinsipnya, tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- undang No. 11 Tahun 2008 jo . Undang- undang No. 19 Tahun 2016 tentang
Pidana

Kasus Bullying Terhadap Anak Dalam Aspek Pidana

Istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Pengertian tindakan kekerasan berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/ cedera, cacat dan atau kematian. (Gambar : rutheodora.blogspot.com) Sedangkan pengertian kekerasan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Artikel Pidana

Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. (Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). (Gambar : www.davisvanguard.org) Berdasarkan Pasal 6 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 konsep diversi dalam Peradilan Pidana Anak yang dibentuk dengan tujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak;Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; danMenanamkan rasa
Artikel Pidana

Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana

Gambar : kompas.id Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, “Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ ahli warisnya.” Sedangkan Pengertian Restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka
Artikel Pidana

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Gambar : magdalene.co.id Persamaan kedudukan bagi perempuan dan laki- laki pada masa modernisasi ini tidak menutup kemungkinan untuk perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Disamping kepentingan perempuan yang harus dilindungi, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, karena tak jarang perempuan
Artikel Pidana

Kebijakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Anak adalah salah satu anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada orang tua, dan orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan baik moral maupun religi kepada anak. Orang tua berkewajiban pula melakukan pengawasan kepada anak – anaknya terutama dalam lingkungan luar yang begitu banyak memberikan dampak terhadap anak – anak. Bimbingan dan pembenaran terhadap perilaku menyimpang dari anak – anak juga merupakan tanggung jawab dari orang tua, sehingga tidak akan
Artikel Pidana

Konten Hoax dan Akibat Hukumnya

Penyebaran konten hoax atas peristiwa baru- baru ini semakin membuat resah masyarakat, khususnya konten hoax terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ironisnya penyebaran konten hoax yang memprovokasi berkaitan dengan SARA yang bisa memecah belah kerukunan umat beragama dan dapat menyebabkan perpecahan antar suku ataupun golongan di daerah. (Gambar : m.rri.co.id) Peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyebaran konten hoax ialah Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Artikel Pidana

Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian

Pengertian Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik berdasarkan Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Gambar : m.liputan6.com) yaitu : Pengertian Informasi Elektronik dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi,”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
Artikel Pidana

Jerat Pinjaman Online Bagi Nasabah

Hadirnya Teknologi Finansial (Financial Technology) atau yang lebih dikenal dengan “Fintech”, yang semakin berkembang menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat, salah satunya dalam hal kredit melalui sistem online atau pinjaman online, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi dari ponsel dan dari situlah pengajuan pinjaman dilakukan. Proses yang tergolong mudah dan cepat membuat banyak masyarakat tergiur untuk mengajukan pinjaman secara online, mereka tidak menyadari bahwa terdapat banyak resiko di balik kemudahan yang ditawarkan.