Artikel Umum

SP4N LAPOR ! Pengaduan Daring Demi Terciptanya Good Governance

Dilatarbelakangi dengan layanan pengaduan yang belum terkelola secara efektif dan terintegrasi disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia, dan untuk mencapai visi terciptanya suatu GOOD GOVERNANCE, maka Pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. 3 Tahun 2015. SP4N LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian,
Perdata Pidana

Perlindungan Konsumen Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan dapat menutupi segala resiko terhadap macetnya pinjaman yang dilakukan oleh debitur baik ada unsur kesengajaan atau tidak. Jaminan dapat dikatakan sebagai pengaman bagi kreditur dalam proses pinjam meminjam, yang mana memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya, sehingga jaminan juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Undang- undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
Tata Negara

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Berlawanan dengan Pelayanan yang Didapat

Diundangkannya Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pertanda bahwa peserta jaminan kesehatan mandiri pada bulan Januari 2020 harus membayar iuran jaminan kesehatan dengan tarif baru yang sudah mengalami kenaikan. Kisaran tarif baru bagi penerima layanan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), penerima layanan kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan penerima layanan
Tata Negara

Pengaturan Landas Kontinen dan Permasalahan Sumber Daya Alam Laut di Landas Kontinen Indonesia

Laut merupakan salah satu wilayah yang memiliki begitu banyak potensi yang tersimpan di dalamnya, terutama potensi Sumber Daya Alam baik Sumber Daya Alam Hayati ataupun Sumber Daya Alam Non Hayati. Indonesia sebagai negara maritim memiliki Sumber Daya Alam yang tersimpan di dalam laut yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga, tidak jarang terjadi permasalahan- permasalahan dengan negara- negara tetangga yang timbul dari eksplorasi atau eksploitasi Sumber Daya Alam laut. Penentuan Garis Batas
Perdata

PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI KE PENGADILAN NEGERI, PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh kreditur dengan mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia kepada debitur. Hal ini dikarenakan, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda
Artikel Tata Negara

Desa Fiktif Tanggung Jawab Pusat atau Daerah ?

Maraknya kabar berita yang menyebutkan adanya anggaran desa fiktif memicu pertanyaan bagi masyarakat, bagaimana bisa terjadi pembentukan desa fiktif? Sedangkan dalam Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 8 disebutkan Pembentukan Desa Baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan Desa baru tidak hanya serta merta cukup dengan
Artikel Perdata

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Melakukan Pemangkasan Pohon Sebagai Bentuk Upaya Meminimalisir Dampak Kerugian Akibat Bencana Angin Puting Beliung

Dalam Undang- undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam Pasal 29 dijelaskan ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain
Perdata

Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia belum begitu familiar, hal ini didasarkan atas budaya dan kebiasaan dari masyarakat yang tidak begitu mengutamakan perjanjian perkawinan. Dalam hukum Indonesia perjanjian perkawinan diatur dalam Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab VII Pasal 45 – Pasal 52, yang berbunyi :Pasal 45Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : Taklik talak, danPerjanjian
Perdata

STATUS DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Definisi anak angkat Berdasarkan Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
Artikel Perdata

PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM HUKUM INDONESIA

Azas perkawinan pada hakikatnya adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali jika Para Pihak (suami – isteri) menginginkan seorang suami mau beristeri lebih dari satu, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX pada Pasal 55 – Pasal 59 diatur mengenai poligami (beristeri lebih dari satu), dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pasal