Perdata Pidana Umum

Keadilan merupakan hal yang perlu ditegakkan di Indonesia, lalu bagaimanakah keadilan itu bagi rakyat miskin?

Sebagaimana di dalam Konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", serta Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, hal ini merupakan bukti jika keadilan dalam hukum tidak hanya
Perdata Umum

Pencatatan Blokir Tanah Sebagai Obyek Sengketa Pada Badan Pertanahan Nasional

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan, seiring dengan kepentingan manusia, konflik atau sengketa atas tanah kadang tak terhindari, sehingga bisa berujung pada perbuatan hukum atau terjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi bisa jadi tidak hanya mengenai objeknya, melainkan juga alas hak yaitu berupa Sertifikat. Untuk menghindari pengalihan kepemilikan secara sepihak, bahkan sebagai bentuk upaya untuk melindungi terhadap suatu tanah yang menjadi obyek tuntutan, maka diperlukan pencatatan blokir tanah pada
Ekonomi Perdata Umum

Kelonggaran Pembayaran Kredit/ Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Wabah COVID – 19 Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical setelah pernyataan Presiden yang akan memberikan kelonggaran atas kredit termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID- 19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi,
Artikel Tata Negara Umum

Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Jika Terjadi Lockdown Atau Karantina Wilayah ?

Persebaran virus corona covid – 19 yang mewabah di Indonesia dengan persebaran yang semakin cepat dan meluas menyebabkan suatu Negara/ daerah untuk melakukan lockdown atau dalam artian suatu Negara/ daerah melarang atau menutup akses untuk masuk atau keluar dari suatu Negara/ daerah, disamping itu fasilitas umum ditutup, seperti sekolah, kantor- kantor, bahkan pabrik- pabrik juga harus ditutup tidak ada aktifitas. Lalu jika Negara/ Daerah kita diberlakukan demikian apakah sudah siap
Umum

Kebijakan Kartu Prakerja, Bukan Menggaji Pengangguran

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program kartu prakerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020, pengadaan program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.Sasaran penerima Kartu Prakerja akan diberikan kepada 3 (Tiga) golongan yaitu Golongan Pencari Kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban Pemutusan Hubungan Kerja
Perdata Tata Negara Umum

Kembali Berlakunya Perpres No. 82 Tahun 2018

Masyarakat sedikit bernafas lega dengan adanya Putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya Judicial Review Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, dimana Mahkamah Agung membatalkan kenaikkan tarif BPJS kesehatan. Perlu diketahui, Perpres No. 75 Tahun 2019 menetapkan tarif BPJS Kesehatan dengan kenaikkan 100 % bagi Kelas I, dengan Perbandingan besaran tarif yaitu untuk kelas III semula Rp 25.500,- menjadi Rp 42.000,- per orang, untuk kelas II semula Rp 51.000,- menjadi
Artikel Pidana

Sanksi Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu

Beberapa hari ini dihebohkan pemberitaan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa sekaligus bacabup Kediri, atas dugaan penggunaan gelar akademik palsu, dengan mencantumkan singkatan S.E. (Sarjana Ekonomi), sedangkan diketahui jika yang bersangkutan statusnya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebelumnya Pelawak Qomar juga pernah tersandung kasus serupa ketika pencalonan dia sebagai Calon Rektor. Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih- lebih jika
Artikel Umum

JANGAN LUPA SENSUS PENDUDUK 2020

Tujuan diadakannya sensus penduduk 2020 yaitu dapat terciptanya satu data kependudukan Indonesia, maksudnya kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dibagi dalam 3 tahapan : • Tahapan 1: dengan sensus penduduk online dimulai
Perdata Tata Negara

Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha

Bahan Berbahaya dan Racun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Pengertian Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 Dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Tata Negara

Nasib Tenaga Honorer dalam PP No. 49 Tahun 2018

Pengertian Tenaga Honorer berdasarkan PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 dalam Pasal 1 angka 1 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemeritah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja