Pidana

Bisakah Hatters Dikenakan Pasal Ujaran Kebencian ?

Haters atau orang yang mempunyai rasa tidak suka/ pembenci baik terhadap sesuatu barang atau seseorang. Sekarang ini haters sering dihubungkan dengan orang yang membenci seorang publik figur, tidak hanya artis tapi juga pimpinan pada suatu instansi bahkan kepala negara (Presiden). Pada prinsipnya, tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- undang No. 11 Tahun 2008 jo . Undang- undang No. 19 Tahun 2016 tentang
Artikel Umum

Kewajiban Mendaftarkan Perkara Melalui e-court

Berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman demi mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung mencoba memberlakukan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pengertian Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik,
Artikel Umum

Aplikasi Eraterang Untuk Membuat Surat Keterangan

Perkembangan teknologi pada Mahkamah Agung tidak hanya dalam penggunaan E- Court bagi perkara, namun dalam setiap aktifitas yang berhubungan pada badan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung, seperti halnya dalam membuat Surat Keterangan yang harus mengapply secara online pada Pengadilan yang dituju pada aplikasi Elektronik Surat keterangan (eraterang), sebelum mengambil Surat Keterangan yang telah terbit pada Pengadilan. Alur dalam membuat surat keterangan pada aplikasi eraterang, yaitu : Akses aplikasi e-raterang
Pidana

Kasus Bullying Terhadap Anak Dalam Aspek Pidana

Istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Pengertian tindakan kekerasan berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/ cedera, cacat dan atau kematian. (Gambar : rutheodora.blogspot.com) Sedangkan pengertian kekerasan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Artikel Perdata

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat

Kedudukan anak perempuan dalam waris adat berbeda-beda kedudukannya, hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan/kemasyarakatan tertentu.( Gambar : kompasiana.com) a. Patrilineal Pada sistem Patrilineal lebih dikenal dengan adanya ahli waris laki-laki. Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut : - Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka anak tersebut masuk ke dalam klan ayahnya. - Anak perempuan diberikan pendidikan dan
Artikel Perdata

Pergantian Kedudukan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pergantian Kedudukan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut (Gambar : yuridis.id) : 1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,
Artikel Perdata

Pemaknaan Ganti Kerugian Dalam Tolok Ukur Perbuatan Melawan Hukum

KUHPerdata dalam Pasal 1365 mengatakan, bahwa : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur atas perbuatan melawan hukum sebagai berikut : 1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri
Artikel Pidana

Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. (Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). (Gambar : www.davisvanguard.org) Berdasarkan Pasal 6 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 konsep diversi dalam Peradilan Pidana Anak yang dibentuk dengan tujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak;Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; danMenanamkan rasa
Artikel Pidana

Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana

Gambar : kompas.id Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, “Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ ahli warisnya.” Sedangkan Pengertian Restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka
Artikel Pidana

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Gambar : magdalene.co.id Persamaan kedudukan bagi perempuan dan laki- laki pada masa modernisasi ini tidak menutup kemungkinan untuk perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Disamping kepentingan perempuan yang harus dilindungi, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, karena tak jarang perempuan