Artikel Perdata

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Melakukan Pemangkasan Pohon Sebagai Bentuk Upaya Meminimalisir Dampak Kerugian Akibat Bencana Angin Puting Beliung

Dalam Undang- undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam Pasal 29 dijelaskan ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain
Perdata

Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia belum begitu familiar, hal ini didasarkan atas budaya dan kebiasaan dari masyarakat yang tidak begitu mengutamakan perjanjian perkawinan. Dalam hukum Indonesia perjanjian perkawinan diatur dalam Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab VII Pasal 45 – Pasal 52, yang berbunyi :Pasal 45Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : Taklik talak, danPerjanjian
Perdata

STATUS DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Definisi anak angkat Berdasarkan Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
Artikel Perdata

PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM HUKUM INDONESIA

Azas perkawinan pada hakikatnya adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali jika Para Pihak (suami – isteri) menginginkan seorang suami mau beristeri lebih dari satu, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX pada Pasal 55 – Pasal 59 diatur mengenai poligami (beristeri lebih dari satu), dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pasal
Perdata

Pengakuan Hak Bagi Penghayat Kepercayaan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Pluralitas yang ada di Indonesia dengan beragam adat dan kebiasan masyarakat merupakan suatu bentuk toleransi yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi adat dan kepercayaan yang berbeda- beda pada suku- suku bangsa yang lahir sebelum masuknya agama- agama pada saat penjajahan harusnya tetap diakui. Hak memeluk agama dan kepercayaan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 28 E Ayat (2) dan Pasal
Perdata Uncategorized

Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Perempuan

PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA PEREMPUAN Pengesahan Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 (Enam Belas) tahun menjadi 19 (Sembilan Belas) tahun, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkawinan dini yang dilakukan pada usia anak- anak, disamping itu perubahan usia perkawinan berdasar pada Undang- undang Perlindungan Anak yang menyebutkan
Umum

E- Litigation Sebagai Bentuk Pengembangan Aplikasi Pengadilan Elektronik (E- Court)

Aplikasi pengadilan elektronik atau yang biasa dikenal dengan e- court, kini telah diperbaharui dengan penambahan menu persidangan secara elektronik (e-litigation) selain menu e-filling (pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-summons (pemanggilan pihak secara online). Persidangan secara elektronik (e- litigation) mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, sehingga Perma No. 3 Tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi. E- litigation
Pidana

Bisakah Hatters Dikenakan Pasal Ujaran Kebencian ?

Haters atau orang yang mempunyai rasa tidak suka/ pembenci baik terhadap sesuatu barang atau seseorang. Sekarang ini haters sering dihubungkan dengan orang yang membenci seorang publik figur, tidak hanya artis tapi juga pimpinan pada suatu instansi bahkan kepala negara (Presiden). Pada prinsipnya, tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- undang No. 11 Tahun 2008 jo . Undang- undang No. 19 Tahun 2016 tentang
Artikel Umum

Kewajiban Mendaftarkan Perkara Melalui e-court

Berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman demi mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung mencoba memberlakukan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pengertian Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik,
Artikel Umum

Aplikasi Eraterang Untuk Membuat Surat Keterangan

Perkembangan teknologi pada Mahkamah Agung tidak hanya dalam penggunaan E- Court bagi perkara, namun dalam setiap aktifitas yang berhubungan pada badan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung, seperti halnya dalam membuat Surat Keterangan yang harus mengapply secara online pada Pengadilan yang dituju pada aplikasi Elektronik Surat keterangan (eraterang), sebelum mengambil Surat Keterangan yang telah terbit pada Pengadilan. Alur dalam membuat surat keterangan pada aplikasi eraterang, yaitu : Akses aplikasi e-raterang