Gambar : tirto.id<\/p>\n\n\n\n

Sejumlah perlakuan diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan, antara lain :<\/p>\n\n\n\n

• Sulit mendapatkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)<\/li>
• Sulit mengakses hak atas jaminan sosial<\/li>
• Sulit mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran<\/li>
• Sulit mendapatkan pekerjaan karena kolom agama dikosongkan<\/li>
• Harus memilih satu agama diluar kepercayaan yang mereka anut, demi mendapatkan kartu identitas <\/li>
• Penolakan pada saat pemakaman karena kolom agama dalam kartu identitas mereka kosong.<\/li>
• Perkawinan antar pemeluk kepercayaan tidak diakui negara Gambar : lfestyle.kompas.com<\/code><\/li><\/ul>\n\n\n\n

  PENGESAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP NO. 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG \u2013 UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN<\/p>\n\n\n\n

  Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin dirasa tidak ada lagi diskriminasi, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk dapat mengisi kolom agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut, yang terbaru dengan diterbitkannya PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- undang Administrasi Kependudukan hal ini diatur pada Bab VI mengenai Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam Pasal 39 dan 40 yang berbunyi
  \nPasal 39
  \n(1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  \n(2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  \n(3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  \n(4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<\/p>\n\n\n\n

  Pasal 40
  (1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten\/ Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten\/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten\/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten\/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
  b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
  1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
  2. pas foto suami dan istri;
  3. akta kelahiran; dan
  4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan\/atau istri bagi orang asing.
  c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
  d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
  e.kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri. (AN)<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure><\/div>\n\n\n\n

  Gambar : www.ngopibareng.id<\/p>\n\n\n\n

  Referensi :<\/p>\n\n\n\n

  • Undang- undang Dasar NKRI Tahun 1945<\/li>
  • Undang- undang No. 24 Tahun 2013 Jo. Undang- undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<\/li>
  • Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Administrasi Kependudukan<\/li>
  • Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97\/PUU-XIV\/2016 Tanggal 07 November 2017<\/li>
  • https:\/\/lifestyle.kompas.com\/read\/2017\/12\/06\/06050061\/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all, diakses pada tanggal 24 Juli 2019 <\/li><\/ul>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Pluralitas yang ada di Indonesia dengan beragam adat dan kebiasan masyarakat merupakan suatu bentuk toleransi yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi adat dan kepercayaan yang berbeda- beda pada suku- suku bangsa yang lahir sebelum masuknya agama- agama pada saat penjajahan harusnya tetap diakui. Hak memeluk agama dan kepercayaan merupakan hak dasar yang dimiliki […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":328,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":{"0":"post-324","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-perdata"},"yoast_head":"\n