Artikel Perdata Umum

Pembentukan Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Mafia Tanah

Praktek mafia tanah sudah berlangsung bertahun- tahun yang lalu, mafia tanah tidak hanya individu saja, melainkan ada pula yang berbentuk kelompok ataupun badan hukum, salah satu kasus mafia tanah yang sering terjadi adalah banyaknya orang yang mengaku tidak ada jual beli yang dilakukan namun tanah yang dimilikinya hilang dan sudah berpindah tangan. Baru- baru ini yang terjadi di Kediri adalah sekelompok orang yang mengaku akan melakukan pembebasan tanah warga yang
Artikel Perdata

Pelaksanaan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, danuntuk perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku Peraturan perundang- undangan khusus terkait ijin perkawinan yang dilakukan oleh
Artikel Tata Negara Umum

Perubahan Pemberlakuan Pajak dalam Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Perubahan- perubahan dalam RUU HPP yang telah disahkan menjadi UU HPP selain penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, juga terdapat perubahan- perubahan yang berlaku dalam perpajakan, antara lain : Perubahan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Penghasilan orang pribadi yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 % yang semula dikenakan bagi penghasilan Rp 50.000.000,- sekarang menjadi Rp 60.000.000,- sedangkan untuk jumlah Penghasilan Tidak
Artikel Perdata Umum

Pertelaan dalam Proses Sertifikasi Rumah Susun

Pertelaan adalah penjelasan atau rincian mengenai batas- batas yang jelas dari setiap unit satuan rumah susun, yang merupakan bagian tertentu dari gedung, termasuk  bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional yang dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan rumah susun. Dalam hal pertelaan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pengesahan atas pertelaan tersebut, namun dalam hal ini Pemerintah Daerah juga berhak untuk menentukan instansi mana saja
Artikel Perdata

Domisili Hukum dalam Hukum Perdata

Pengertian domisili hukum disini adalah Pengadilan Negeri manakah yang dipilih dan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian, jika kemudian hari terjadi sengketa.  Hal ini diatur dalam Pasal 24 KUHPerdata yang berbunyi ,” Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu , kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang
Artikel Umum

Nilai- Nilai Positif Yang Dapat Diambil Dari “Squid Game”

Apa itu Squid Game ? Squid Game adalah film yang ditayangkan oleh salah satu penyedia layanan media streaming digital, yang menceritakan sekelompok orang yang terlilit hutang dan harus berjuang bertahan hidup untuk memenangkan hadiah sejumlah uang, dimana sekelompok orang tersebut harus melakukan permainan- permainan dan jika orang tersebut kalah maka ia akan mati. Tayangan ini mempunyai icon sebuah boneka anak perempuan yang siap mengintai orang- orang yang kalah dalam dalam
Artikel Perdata Umum

Pasangan Nikah Siri Bisa Membuat Kartu Keluarga

Kemendagri mengeluarkan kebijakan, dimana pasangan nikah siri bisa membuat Kartu Keluarga, sebagai bentuk konsistensi Kemendagri bahwa setiap penduduk wajib terdata dalam Kartu Keluarga. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut tidak serta merta Kemendagri melegitimasi dilaksanakannya nikah siri. Kemendagri juga menyatakan terdapat persyaratan tambahan bagi pasangan nikah siri yang akan membuat Kartu Keluarga (KK), yakni dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), adalah pasangan suami – istri, dengan diketahui
Artikel Umum

Ancaman Degradasi Moral Yang Terjadi Di Masyarakat

Degradasi moral atau kemrosotan moral adalah suatu bentuk penurunan nilai dan norma manusia karena tidak mengikuti hati nurani, kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak, dan adanya pengaruh perkembangan zaman. Faktor- faktor yang mempengaruhi degradasi moral antara lain : perkembangan globalisasi yang tidak seimbang, kemajuan teknologi informasi yang semakin mempermudah mengakses situs- situs negatif, pergaulan anak- anak maupun lingkungan dimana anak- anak berada didalamnya, dan sebagainya. Degradasi moral tidak hanya terjadi
Artikel Umum

Implementasi NIK Sebagai NPWP Untuk WP Orang Pribadi Dalam RUU HPP

RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) sebelumnya dikenal RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) rencananya akan disahkan pada bulan ini. Menkeu mengatakan tujuan dibuatnya RUU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan yang inklusif dan sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyrakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. RUU ini juga bertujuan untuk mewujudkan
Artikel Perdata

LAMANYA PROSES SERTIFIKASI APARTEMEN

Apartemen adalah konsep hunian yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Namun dalam Hukum Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai apartemen, peraturan mengenai apartemen masih masuk dalam UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dan tidak secara spesifik dalam Undang- undang tersebut disebutkan dan dijelaskan mengenai apartemen, sehingga penyebutan apartemen dalam Undang- undang ini menggunakan istilah rumah susun. Banyaknya hunian dengan konsep apartemen juga tidak dapat dipungkiri jika mulai